Label

Posko Mudik-Golkar Peduli

Sumut - Hari ini Pkl. 00:04 WIB Golkar Sediakan Posko Mudik di Sumbul (Analisa/istimewa). Golkar mendirikan Posko Mudik di Sumbul. Sidikalang, (Analisa). Padatnya arus mudik di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kab. Karo-Dairi-Pakpak Bharat-Aceh Subulusalam, Singkil dan Humbahas mendapat perhatian khusus dari seluruh elemen. Selain kepolisian melalui Sektor Sumbul, juga hadir Posko Mudik yang didirikan kader Partai Golkar. Kondisi arus lalu lintas di jalur ini dipastikan hingga H+3 Idul Fitri 1433H masih dalam kondisi lancar dan aman. "Sejauh ini, kondisi arus lalulintas masih lancar, berkat bantuan semua pihak," ujar Kapolsek Sumbul AKP Boris Saragih dihubungi via seluler, Rabu (22/8). Ia sangat mengapresiasi kerjasama yang diberikan seluruh pengendara yang melintasi daerah itu. Juga disampaikannya, di sekitar posko pengamanan ops ketupat toba 2012 di daerah itu didirikan posko mudik. Yang didirikan oleh Kader Partai Golkar Richard Eddy M Lingga Anggota DPRD - Sumut Dapem Dairi-Karo dan Pakpak Bharat . Posko tersebut sangat membantu menurutnya, dimana para pengendara yang hendak istirahat dan Sholat bisa mampir di sana. "Ada juga mobil ambulans, yang dilengkapi tenaga medisnya," ujar Boris. Kepolisian sangat terbantu dengan letak posko yang juga dekat dengan Masjid Jami Al-Ihklas. Sehingga, selain mendapat tempat istirahat, pengendara juga diingatkan untuk tetap beribadah selama perjalanan. Boris juga mengatakan, hingga saat ini arus mudik dari Aceh ke Sumut berjalan aman. Dimana tingkat kecelakaan sangat minim. Meski demikian, tetap diimbau agar warga wasapada dan fokus saat mengendara. "Paling kemarin ada yang nyungsep keparit, itupun mungkin karena ngantuk," ujarnya. Posko Mudik-Golkar Peduli tersebut melakukan koordinasi dengan pospam yang dibentuk kepolisian. Juga dikatakannya, posko mudik tersebut siaga selama 24 jam. Seorang pemudik yang melewati Jalinsum tepatnya di posko tersebut, Amri Kesuma dari Kabupaten Karo menuju Pangururan memanfaatkan posko tersebut. Amri jeda sejenak di posko tersebut bersama keluarga mendapat pelayanan yg baik dan suguhan Air Mineral dan Makanan Ringan. Menurutnya, suatu hal yang layak diapresiasi dengan adanya langkah yang diambil oleh kader Partai Golkar untuk peduli dengan arus mudik. Dia berharap, agar hal-hal seperti ini menjadi panutan bagi warga yang lain. Sehingga tanggung jawab pengamanan dan pertolongan bukan melulu tugas pemerintah ataupun polisi. Setiap pengemudi yang beristirahat ditempat itu akan disuguhi minuman dan makanan ringan. Sehingga suasana santai tercipta. Dan Ambulans Golkar Peduli selalu siaga untuk segala sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi di sepanjang jalan di wilayah itu. Saat dikonfirmasi kepada Richard, posko tersebut akan dibuka hingga H+5 Idul Fitri. "Kita tetap bekerjasama dengan Satlantas Polres Dairi didukung Radio Romero FM 88.2 yg senantiasa memberitakan situasi jalan dari Kab Karo-Dairi-Pakpak Bharat-Aceh Sbulusalan dan Singkil," ujarnya. (sug)

Harian Bersama

DPRDSU & Dinkes Sumut Kerjasama Tanggulangi Wabah Malaria di Dairi

Richard EM Lingga, SE : Warga Harus Cermat, Bersihkan Lingkung

Medan, Bersama 21 Juni 2011
Peduli akan bahaya wabah malaria di Kab Dairi, DPRDSU dan Dinas
Kesehatan (Dinkes) Sumut berkerjasama menanggulanginya dengan
memberikan bantuan kelambu, obat-obatan, vitamin hingga sosialisasi
menjaga kebersihan terhadap ratusan warga Dusun Lae Maromas Desa Lae
Haporas Kec Siempat Nempu Hilir, Sabtu (18/6). Menariknya, kegiatan
tersebut diprakarsai oleh Richard EM Lingga, SE, salah seorang anggota
DPRDSU asal Dapil Kab Dairi, Kab Tanah Karo dan Kab Pakpak Barat.

Kepada wartwawan, Senin siang (20/6) di gedung DPRDSU, Richard
menyatakan bahwa kerjasama dengan Dinkes Sumut merupakan yang kedua
kali setelah sebelumnya pernah dilakukan beberapa waktu lalu. "Kita
peduli dengan kondisi warga yang sudah puluhan orang terkena penyakit
malaria. Makanya saya koordinasikan kepada Pak Chandra selaku Kepala
Dinas Kesehatan dan kami pun menuju Dusun Lae Maromas untuk memberi
bantuan," singkap Richard.

Tersentuh

Politisi muda Partai Golkar Sumut itu mengakui, setelah mengetahui
banyak warga terkena wabah malaria, naluri kemanusiaannya tersentuh
apalagi sadar termasuk legislator yang berasal dari Dapil tersebut.
"Kita langsung komunikasikan pada Kepala Dinkes Sumut tentang fakta
yang ada mengingat warga di sana termasuk Dapil saya," terangnya.
Anggota Komisi E DPRDSU yang membidangi kesejahteraan rakyat ini pun
kembali mengimbau warga Dairi supaya cermat mengantisipasi penyakit
malaria tanpa dilandasi pemikiran negatif apapun. Artinya, lanjut
Richard, penyakit yang diderita jangan sampai ditafsirkan aneh-aneh
atau diangggap gaib. "Namanya penyakit ya harus diantisipasi dan
diobati. Ini malaria bukan gaib atau gara-gara begu ganjang seperti
diisukan sebagian orang," ingatnya.

Jaga Kebersihan

Oleh sebab itu, imbuh dia lagi, hal-hal penting yang patut dilakukan
warga mengantisipasi wabah malaria adalah dengan membangun kebersamaan
sikap untuk rajin membersihkan diri, keluarga, lingkungan serta sarana
umum lain. Sehingga wabah nyamuk malaria tidak muncul apalagi sampai
berkembang luas. Pada saat memberi bantuan kepada masyarakat, Richard
didampingi tim Dinkes Sumut Halik Hadi, SKM, Minar, SKM, MKes, dan
Karyo Sihotang, SKM. Hadir pula Kepala Puskesmas Sopobutar dr Imelda
Sitompul dan Camat Siempat Nempu Hilir Kadir Buang Manalu. "Selain
menyalurkan bantuan, kita juga melakukan sosialisasi antisipasi wabah
malaria. Pihak Dinkes sendiri masih tinggal di sana melakukan
pemantauan dan optimalisasi antisipasi bahaya malaria," tutup Richard.

Sumut Pos




Kamar Biologis Jangan Jadi Ajang Pungli
10:24, 30/05/2011

Para tahanan kepolisian, sudah bisa bernafas lega manakala sudah dioperasikannya ruangan biologis beberapa waktu lalu di Polresta Medan. Namun, tidak hanya sampai di situ. Tetap ada saja ada kecurigaan misalnya, ruangan bilogis tersebut dijadikan ajang transaksi jual beli kamar.

Apa dan bagaimana ke depannya atas keberadaan kamar biologis tersebut. Berikut petikan wawancara wartawan Sumut Pos Ari Sisworo dengan Anggota Komisi E DPRD Sumut Richard Eddy M Lingga.

Bagaimana Anda memandang keberadaan ruangan biologis?
Ini demi kemanusiaan untuk para tahanan yang belum tentu bersalah, sebelum dimajukan ke pengadilan. Wajar kebutuhan biologis mereka diperhatikan. Mereka juga manusia normal, jadi program ini sangat tepat demi kemanusiaan.

Ada kemungkinan penyelewengan misalnya transaksi jual beli kamar?
Saya pikir, jangan sampai ada yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jangan jadikan ruangan biologis tersebut jadi ajang pungli nantinya dalam hal sewa menyewa kamar. Kalau hal ini bisa dihindari, maka dalam hal ini kepolisian bisa diberikan apresiasi. Dan ini adalah ujian moral kepada institusi itu. Mereka yang membuat gebrakan, mereka juga harus menjaganya. Jangan sampai mencederai program yang dibuat.

Apa sanskinya bagi yang menyelewengkan itu?
Menurut saya, siapa pun yang mempermainkan itu demi kepentingan pribadi, maka mereka sendirilah yang harus menanggung resikonya. Dan ini harus benar-benar diperhatikan. Kalau terbukti benar, maka sebaiknya pihak atau jajaran kepolisian memberikan sanksi yang tegas kepada oknum itu. Dan oknum itu harus mempertanggungjawabkan dosanya kepada Tuhan. Ini kan kebutuhan biologis, dan ini adalah hak azasi manusia.

Bagaimana pemantauan yang harus dilakukan?
Bukan hanya pihak kepolisian yang harus memantau ini secara jelas dan tegas, parlemen juga akan melakukan pemantauan. Dan bukan tidak mungkin pemantauan oleh parlemen akan dilakukan dengan kunjungan secara langsung untuk menerima masukkan tentang ruangan biologis itu. Apa ada kutipan liar yang illegal? Ini program Kapoldasu yang baru membrantas yang illegal di samping narkoba dan judi

Medan Bisnis

Infrastruktur Senin, 28 Feb 2011 07:09 WIB

Jembatan Karo-Dairi Ambruk, Pempropsu Harus Turun Tangan

MedanBisnis – Medan. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropsu) diminta turun tangan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo dan Dairi untuk menyelamatkan jembatan sementara (belly) di jalan nasional Tanah Karo-Dairi, persisnya di Lae Pondom. Jembatan itu ambruk akibat dilintasi truk melebihi tonase.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar Richard Eddy M Lingga mengemukakan hal itu usai memantau langsung kondisi jembatan, Minggu (27/2). Dia mengatakan, jembatan tersebut sejatinya hanya mampu menahan beban 15 ton. Namun, dalam kenyataannya truk yang melalui jembatan itu rata-rata 30 ton setiap hari.

Dikatakannya, hal itulah yang menyebabkan ambruknya lantai jembatan yang terbuat dari kayu tersebut. Melihat kondisi jembatan yang ambruk itu, Richard Lingga bersama sejumlah aparat keamanan (TNI/Polri) Kabupaten Dairi dan masyarakat setempat, langsung melakukan gotong-royong untuk memperbaiki sementara jembatan yang rusak, agar bisa dilalui warga pengguna jalan.

Pada kesempatan itu, Richard juga tidak lupa langsung menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Sumut, supaya menginstruksikan aparatnya di Jembatan Timbang Sibolangit dan Jembatan Timbang Runding Sidikalang, agar memerintahkan truk yang bermuatan besar supaya tidak lagi melewati jembatan jembatan belly itu.

Menurut Richard, yang mengetahui tentang beban truk tersebut hanya aparat Jembatan Timbang. Jadi, mereka sangat diharapkan untuk membantu menyelamatkan jembatan yang kondisinya memprihatinkan itu, menunggu jembatan permanen, yang saat ini masih dalam tahap pekerjaan.

Richard pun tak lupa berkoordinasi dengan Balai Besar Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Sumut, agar melakukan percepatan penyelesaian pembangunan jembatan, demi memperlancar distribusi hasil pertanian masyarakat yang setiap hari melewati jembatan itu.

Akibat ambruknya jembatan, banyak kendaraan pengangkut sembako mengalami kerugian, karena sejumlah bahan pokok yang diangkut, busuk karena terpaksa bermalam di sekitar lokasi jembatan yang rusak tadi.

Untuk itu, selain meminta Pempropsu segera turun tangan memperbaiki jembatan yang ambruk itu, Richard juga berharap, agar truk pengangkut CPO dan truk melebihi tonase, dilarang melalui jembatan tersebut. "Jangan sampai ada yang tega mengorbankan rakyat demi meraup keuntungan pribadi terkait dengan munculnya permasalahan ini," tegas politisi muda Partai Golkar ini.
(benny pasaribu)

Berita Golkar

Selamatkan Jalan di Sumut, Perda Harus Direvisi

MEDAN - Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Richard Eddy M Lingga SE mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Utara No 14 tahun 2007 harus direvisi. Sebab, keberadaannya justru menjadi penyebab kerusakan jalan di Sumatera Utara.

Lingga mengatakan hal itu, Minggu (30/1) usai berdiskusi dengan staf Jembatan Timbang Runding, saat melakukan kunjungan rutin menemui konstituen (rakyat) di Sidikalang, Kabupaten Dairi. "Perda 14/2007, justru membuat pengusaha angkutan menjadi leluasa, karena denda dikenakan terlalu minim," ujarnya.

Disebutkan, subtansi Perda 14/2007 menekankan kendaraan (truk) yang melebihi JBI (Jumlah Berat Diizinkan) 20 %, maka denda dikenakan Rp 100 ribu. Hal ini berlaku untuk semua jembatan timbang yang terdapat di Sumut. Artinya, satu unit truk melebihi JBI hingga 25 %, hanya dikenakan denda sekali saja, yakni Rp 100 ribu, meski truk itu melewati banyak jembatan timbang.

Misalnya, satu truk dengan JBI 21 ton dengan kelebihan muatan 25 persen, truk tersebut kelebihan muatan 5,250 ton, hanya dikenakan denda Rp 100 ribu. Sedangkan jika melebihi JBI di atas 25 persen, diberlakukan peraturan putar kepala atau bongkar muatan. Itupun kalau tersedia gudang di jembatan timbang tersebut.

"Dengan perhitungan seperti itu dipastikan jalan di Sumut tidak akan aman dari ancaman kerusakan, sebab denda yang dikenakan terlalu kecil alias tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan," kata Richard Lingga.

Diperoleh keterangan, pemasukan dari pemberlakuan Perda No 14/ 2007 tersebut pada tahun 2010, hanya sekitar Rp 12 miliar. Sementara akibat kerusakan jalan yang ditimbulkan, selain mencapai angka triliunan rupiah, juga mengganggu kelancaran distribusi hasilhasil pertanian masyarakat serta mengganggu kenyamanan rakyat pengguna jalan.

Richard menegaskan, karena antara pemasukan dengan dampak kerusakan jalan yang ditimbulkan tidak sebanding, maka Perda No 14/ 2007 itu sudah seharusnya segera ditinjau kembali. Sebagai contoh, di Riau, denda kelebihan JBI ditetapkan Rp 100 ribu per ton. Tingginya denda yang dikenakan membuat truk di Riau tidak berani melebihi tonase, sehingga jalan di daerah itu aman dari kerusakan seperti terjadi di Sumut.

Sudirman Bintang, salah seorang petugas Jembatan Timbang menyebutkan kepada Richard Lingga, jika Perda itu ditinjau kembali dan disempurnakan, niscaya jalanjalan di Sumut akan aman dari kerusakan. Namun, untuk menyukseskan peraturan itu harus ada jaminan kepada jembatan timbang, semisal insentif yang layak, sehingga petugas lapangan tidak tergoda berkolusi dengan dengan pihak pengusaha angkutan.

Di sisi lain, Keputusan Menteri No 5 yang menyebutkan truk tanki CPO tidak perlu memasuki Jembatan Timbang jika JBInya sesuai ketentuan, sehingga tanki tidak perlu masuk Jembatan Timbang.Namun yang terjadi selama ini, tanki CPO melakukan permak body dengan memasang tanki besar yang tidak sesuai izin dikeluarkan Dinas Perhubungan dan Meteorologi Kabupaten/ Kota. Seharusnya, tanki CPO juga harus masuk Jembatan Timbang agar dapat dikenakan Perda kelebihan JBI. Jika hal itu dibiarkan dipastikan kelebihan tanki itu akan merusak jalan.

Richard Lingga setelah menyimak uneguneg Sudirman Bintang, berjanji akan menindaklanjuti permasalahan itu, dan akan mengusulkan agar segera diagendakan pembahasannya di DPRD Sumut, dengan melibatkan pihakpihak terkait. "Kerusakan jalan di Sumut harus segera diatasi, salah satunya dengan cara merevisi Perda No 14/ tahun 2007," tegasnya

Harian Analisa

26 April 2011, 10:04
Ruas Jalan Nasional Kabupaten Karo dan Dairi Akan Diperbai

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun ini akan memperbaiki ruas jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Karo dan Dairi.

Pemerintah telah menyediakan anggaran sekitar Rp. 65 miliar untuk perbaikan jalan tersebut. Saat ini, tahapan pelaksanaan proyek masih dalam proses tender. Sejumlah ruas jalan yang akan diperbaiki adalah batas Kota Kabanjahe-Kutabuluh sepanjang 12,32 kilo meter (km) dengan anggaran sebesar Rp23,108 miliar; Merek-batas Kabupaten Dairi sepanjang 4 km dengan anggaran Rp7,765 miliar; batas Kabupaten Karo- Panji sepanjang 14.96 km dengan anggaran Rp 27,899 miliar; dan batas Kabanjahe-Merek sepanjang 1,16 km dengan anggaran Rp 2.8 miliar.

“Kami akui dana ini masih belum mampu menyelesaikan permasalahan ini, tapi akan tetap diperjuangkannya ke pusat,” ujar anggota Komisi B DPRD, Sumatera Utara (Sumut), Richard Eddy M Lingga. Richard mengungkapkan, kondisi jalan nasional di dua kabupaten ini sangat memprihatinkan. Padahal, ruas jalan ini menjadi jalur transportasi penting untuk mengangkut komoditas pertanian terutama dari Karo, Dairi,Pakpak Bharat dan Simalungun.

Jalan ini juga menjadi jalur transportasi vital menuju kawasan wisata Danau Toba dan sejumlah kabupaten di Aceh. Kerusakan jalan ini secara langsung memperlama waktu tempu Medan-Sidikalang yang sebelumnya hanya tiga jam, menjadi sekitar lima hingga enam jam. Richard yang merupakan anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Karo-Dairi dan Pakpak Bharat berharap, perbaikan jalan ini secara maksimal bisa menjadi prioritas pada tahun anggaran 2012.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Wijaya Seta pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sumut mengakui, anggaran yang tersedia pada tahun ini belum bisa secara maksimal memperbaiki jalan nasional di Karo-Dairi. Hal ini disebabkan Kementerian PU sedang fokus pada perbaikan jalan nasional di lintas lintas timur yang juga mengalami kerusakan. Jika kerusakan jalan di lintas timur sudah bisa ditanggulangi,Kementerian PU akan fokus pada perbaikan jalan lintas barat atau tengah

Sumut Pos

Dana Hibah untuk USU Disunat, Pagu Rp18,5 M, Cair Rp8,8 M

MEDAN- Indikasi penyelewengan dana APBD Sumatera Utara kembali mengemuka. Ada dugaan penyelewengan dana bantuan ke Universitas Sumatera Utara (USU) senilai Rp9,7 miliar dari jumlah seharusnya Rp18,5 miliar. Dana bantuan itu berada di pos Biro Keuangan dan Biro Bantuan Sosial (Bansos) Provsu.

Dugaan penyelewengan dana APBD ini terungkap saat Komisi E DPRD Sumut melakukan rapat kerja (Raker) dengan pihak USU, di gedung dewan, kemarin (21/3). Anggota Komisi E, Richard Eddy M Lingga mempertanyakan dana APBD yang diterima USU pada 2010 dan 2011 kepada Rektor USU Syahril Pasaribu.

“Saya dan teman-teman di Komisi E ingin mengetahui berapa dana APBD yang dialoksaikan kepada pihak USU,” tanya Richard.

Syahril mengaku tidak begitu memahami hal itu, dan mengalihkan pertanyaan kepada Pembantu Rektor II USU, Armansyah Ginting.

Perlahan Armansyah menjelaskan secara detil. Dikatakannya, dana APBD Pemrovsu yang seharusnya diterima USU di tahun 2010 sebesar Rp18,5 miliar. Jumlah itu untuk tiga item yakni, dana pembangunan fisik, pengadaan sarana penunjang dan beasiswa yang di dalamnya termasuk pula biaya belajar dosen USU. Pihak USU akhirnya hanya mendapatkan Rp8,8 miliar untuk item dana beasiswa. Itu pun, melalui perjuangan yang cukup melelahkan.
“Saya mengurus pencairannya sejak Juni 2010. Sempat dua hari berturut-turut, dari pagi sampai malam saya naik turun lantai II dan lantai III Kantor Gubsu di Biro Bansos dan Keuangan,” ungkapnya.

Beberapa bulan kemudian, Desember 2010, barulah pihak USU diundang membahas pencairan dana APBD untuk USU. Pertemuan itu dihadiri Kepala Biro Binsos Hasbullah Lubis, Kepala Biro Keuangan Muhammad Syafii serta Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Provsu Hasiholan Silaen di Mess Pemprovsu Jalan T Daud.

Awalnya, Provsu akan memberi uang untuk dua item, pembangunan fisik dan pengadaan sarana penunjang. Namun pihak USU tidak bersedia menerimanya kalau item-item yang ada tidak lengkap. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pencairan yang disepakati adalah untuk dana beasiswa Rp8,8 miliar. Sementara dua item lainnya tidak cair.
“Waktu itu, Pak Hasiholan Silaen (mantan Plt Sekda, Red) sempat menyatakan, semua yang hadir itu harus menandatangani surat persetujuan. Jadi kalau nantinya ada persoalan di belakang hari, maka semua yang menandatangani persetujuan harus bertanggung jawab,” ungkapnya menirukan perkataan Hasiholan Silaen.

Pengakuan itu membuat semua anggota Komisi E DPRD Sumut yang hadir pada Raker tersebut terperangah. Antara satu anggota Komisi E DPRD Sumut saling berpandangan dan menggeleng-gelengkan kepala.

Richard sendiri kepada Sumut Pos menyatakan, menyesalkan kenapa hal itu bisa terjadi. Karena, seharusnya dana-dana untuk pendidikan harus dialokasikan secara benar dan pencairannya tidak harus dipersulit. “Ini demi kepentingan masyarakat, kenapa sampai terjadi hal yang seperti ini di Pemprovsu. Saya sangat menyesalkan itu. Kita sebagai rekan kerja Biro Bansos Provsu akan mencoba mempertanyakan ini, supaya kita mengetahui apa yang terjadi,” tegasnya.

Anggota Komisi E DPRD Sumut lainnya Sopar Siburan juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak Biro Bansos dan Keuangan Provsu.

Mahasiswa Siap Kawal

Menanggapi persoalan itu, Gubernur Fakultas Sastra USU yang juga juru bicara BEM USU, Mawardi, kepada Sumut Pos menyampaikan keprihatinannya mewakili para mahasiswa USU.

“Ini harus ditelusuri, kemana sih aliran dananya. Jika sisa dananya yang tidak dicairkan dikembalikan ke kas daerah, itu tidak masalah. Tapi kalau akhirnya dana yang tidak cair itu masuk ke kantong-kantong pribadi para pejabat di lingkungan Pemprovsu, harus dituntut. Untuk membuktikan itu, dibutuhkan data dan fakta serta bukti yang lengkap dan valid. Kalau nantinya ditemukan, maka sebaiknya harus diserahkan ke ranah hukum. Bila perlu KPK langsung yang turun tangan,” tegasnya.

Sebagai Gubernur Fakultas Sastra, ia berjanji mencari data-data itu. Kemudian akan dikomunikasikan dengan para mahasiswa lainnya serta elemen mahasiswa lainnya, untuk mengawal persoalan tersebut hingga terselesaikan. Karena, pada prinsipnya persoalan ini adalah persoalan yang menyangkut hajat hidup khalayak banyak yakni, di bidang pendidikan.

“Kami akan membicarakan dengan teman-teman lainnya. Kami akan menyatukan suara, untuk mencari bukti dan mengawal persoalan ini. Dan ini juga sudah memancing sifat kritis dari mahasiswa,” pungkas mahasiswa semester akhir di Fakultas Sastra USU ini.(ari)

Suara Karya

Kepala Dinas Pendidikan Dicecar soal Dana Silpa Rp 56 Milyar



MEDAN (Suara Karya) Kepala Dinas Pendidikan Sumut Syaiful Syafri mencoba memengaruhi anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Sumut. Ini setelah dirinya mendapat qe-caran pertanyaan dari para anggota DPRD terhadap sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Dinas Pendidikan Sumut sekitar Rp 56 miliar. Wajah Syaiful memerah dan meminta agar dibicarakan di tempat lain yang lebih santai tanpa diketahui wartawan.

Namun, permintaan tersebut ditolak mentah- mentah ang-.gota Komisi E. "Kalau memang ada borok yang terjadi di Dinas Pendidikan, tidak perlu ditutup-tutupi. Lebih baik dikatakan saja secara gamblang dan tidak perlu di su atu tempat," ucap ang gota Komisi E, Zulkifli Husein. Pernyataan serupa diutarakan Taufan Agung Ginting, Selasa.

Sebelumnya Syaiful mengungkapkan, terjadinya silpa tersebut akibat ketiadaan program yang dijalankan Dinas Pendidikan Sumut dalam triwulan keempat 2010 sehingga dana di triwulan itu tidak digunakan.

"Ketiadaan kegiatan Dinas Pendidikan

Sumut di triwulan ke empat .tersebut karena saat memasuki triwulan keempat, saya bersama staf masih melakukan proses pen cairan dana triwulan II dan III," kata Syaiful.

Namun, alasan tersebut tidak diterima Zulkifli Husein. Dia berpendapat, ketiada an kegiatan tersebut bukan karena ketidak mampuan manajemen Dinas Pendidikan, melainkan karena ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi.

"Masa manajemen sekelas Dinas Pendidikan Sumut bisa seperti itu, tidak melakukan kegiatan triwulan IV karena melakukan proses pen-cairan dana. Saya tidak bisa menerima alasan seperti itu, kata Zulkifli.

Anggota Komisi E DPRD Sumut lainnya. Richard Eddy M Lingga dari Fraksi Golkar, mc nyatakan, dengan adanya sesuatu yang ditutupi Kadis Pendidikan, jangan sampai nanti kadisnya diberhentikan seperti yang dialami Kepala Dinas Pendidikan Sumut yang lama.

"Kepala dinas yang lama turun karena adanya desakan dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi E. Jadi, baiknya semua dikatakan saja. Biar semua tahu apakah memang ada ha] yangdilakukan di luar pro scdur atau ada ma salah lain," ujar Richard Lingga.

Menanggapi desakan tersebut, Kadis Pendidikan Sumut mc nyatakan, ada hal hal yang bisa dibicarakan, namun untuk tidak dipublikasikan. "Ada yang bisa dibicarakan, namun tempatnya bu kan di sini. Di tempat lain yang lebih santai, agar lebih konsentrasi. Di ruangan ini juga tidak bisa merokok, buat stres jadinya," katanya.

Mendengar jawaban tersebut, anggota Komisi E Sopar Siburi-am menimpalinya bahwa untuk membicarakan apa-apa saja yangterjadi di Dinas Pcn didikan Sumut tidak perlu mencari tempat lain. Cukup di ruang Komisi E DPRD Sumut, agar semua bisa tahu termasuk media dan masyarakat.

Tempat ini sudah sangat representatif. Nggak usah mencari tempat lain. iMgian ti dak perlu ada yang di tutup-tutupi," kata Sopar.

Ia menyatakan, dengan ketiadaan program pada triwulan IV bisa dipertanyakan apa yang dikerjakan oleh Kepala Dinas Pendidikan. "Kalau tidak ada kegiatan, jadi apa kerja kepala dinasnya," ujar Sopar

Harian Analisa


Anggota DPRDSU Richard Eddy M Lingga SE: Dukung Komitmen Kapoldasu Berantas Judi


Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar Richard Eddy M Lingga SE, menyatakan mendukung sepenuhnya komitmen Kapoldasu Irjen Pol Drs Wisjnu Amat Sastro, yang berani mempertaruhkan jabatannya, dalam rangka memberantas praktik perjudian di daerah ini.

"Kita sampaikan rasa salut dan acungan jempol kepada Kapoldasu, jika komitmennya sebagai putra asli daerah Su-mut, benar-benar dapat diwujudkan, yang ditandai dengan sterilnya Sumatera Utara dari praktik perjudian," kata Richard Lingga kepada wartawan, Kamis (31/3).

Fungsionaris Partai Golkar Sumut ini menyebutkan, upaya pemberantasan judi, utamanya toto gelap (togel) yang sekarang kembali marak di sejumlah daerah di Sumut, kerap terkendala oleh adanya beking dari oknum aparat, yang berdampak pada tidak pernah tuntasnya pemberantasan judi.

Nah, dengan adanya komitmen dan tekad Kapoldasu menyikat habis praktik perjudian itu, kata Richard Lingga, diyakini para beking itu akan ketar-ketir dan tidak akan berani lagi memback-up praktik perjudian, yang potensial memicu gejolak sosial di tengah masyarakat tersebut.

Dalam konteks itu pula, Wakil Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sumut ini mengimbau, agar segenap jajaran kepolisian 'satu bahasa' dalam hal perlunya menyikat habis praktik perjudian itu. "Jangan sampai terdapat pula aparat kepolisian yang tidak mendukung komitmen Pak Kapoldasu tersebut," ujarnya mengingatkan.

Richard Lingga menyebutkan, dalam pantauannya di sejumlah daerah di Sumut, utamanya di Pakpak Bharat, Dairi, dan Karo, praktik perjudian dan narkoba masih men-jadi momok yang mengkhawatirkan.
"Karenanya rekan-rekan anggota dewan lainnya diharapkan ikut memantau di daerah pemilihannya masing-masih, seputar masih merajale-lanya perjudian dan melaporkannya ke Poldasu," harapnya.

Dikatakannya, judi merupakan 'penyakit masyarakat' yang harus diberantas. Selain dilarang oleh ajaran agama, perjudian juga potensial mendorong tingginya angka kri-minalitas serta kekisruhan di rumah tangga, akibat kalah dalam berjudi. Karenanya, selain mendukung sepenuhnya tekad dan komitmen Kapoldasu memberantas praktik perjudian di Su-mut, Richard Lingga berharap kiranya pernyataan tersebut tidak sekadar psy war dan lip service semata.

"Masyarakat menunggu realisasi statement Pak Kapoldasu, yang kita yakini akan benar-benar dijalankan di lapangan," ujarnya. Ia menambahkan, selain perlunya segera memberantas perjudian, pihaknya juga meminta Kapoldasu dan jaja-rannya hendaknya meningkatkan pencegahan dan pembe-rantasan terhadap peredaran narkoba yang sangat meng-khawatirkan di daerah ini. "Jangan cuma pemakai yang diburu, tetapi bandarnya yang mesti digulung," katanya. (analisa)

Sumut Pos

Kamar Biologis Jangan Jadi Ajang Pungli
10:24, 30/05/2011

Para tahanan kepolisian, sudah bisa bernafas lega manakala sudah dioperasikannya ruangan biologis beberapa waktu lalu di Polresta Medan. Namun, tidak hanya sampai di situ. Tetap ada saja ada kecurigaan misalnya, ruangan bilogis tersebut dijadikan ajang transaksi jual beli kamar.

Apa dan bagaimana ke depannya atas keberadaan kamar biologis tersebut. Berikut petikan wawancara wartawan Sumut Pos Ari Sisworo dengan Anggota Komisi E DPRD Sumut Richard Eddy M Lingga.

Bagaimana Anda memandang keberadaan ruangan biologis?
Ini demi kemanusiaan untuk para tahanan yang belum tentu bersalah, sebelum dimajukan ke pengadilan. Wajar kebutuhan biologis mereka diperhatikan. Mereka juga manusia normal, jadi program ini sangat tepat demi kemanusiaan.

Ada kemungkinan penyelewengan misalnya transaksi jual beli kamar?
Saya pikir, jangan sampai ada yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jangan jadikan ruangan biologis tersebut jadi ajang pungli nantinya dalam hal sewa menyewa kamar. Kalau hal ini bisa dihindari, maka dalam hal ini kepolisian bisa diberikan apresiasi. Dan ini adalah ujian moral kepada institusi itu. Mereka yang membuat gebrakan, mereka juga harus menjaganya. Jangan sampai mencederai program yang dibuat.

Apa sanskinya bagi yang menyelewengkan itu?
Menurut saya, siapa pun yang mempermainkan itu demi kepentingan pribadi, maka mereka sendirilah yang harus menanggung resikonya. Dan ini harus benar-benar diperhatikan. Kalau terbukti benar, maka sebaiknya pihak atau jajaran kepolisian memberikan sanksi yang tegas kepada oknum itu. Dan oknum itu harus mempertanggungjawabkan dosanya kepada Tuhan. Ini kan kebutuhan biologis, dan ini adalah hak azasi manusia.

Bagaimana pemantauan yang harus dilakukan?
Bukan hanya pihak kepolisian yang harus memantau ini secara jelas dan tegas, parlemen juga akan melakukan pemantauan. Dan bukan tidak mungkin pemantauan oleh parlemen akan dilakukan dengan kunjungan secara langsung untuk menerima masukkan tentang ruangan biologis itu. Apa ada kutipan liar yang illegal? Ini program Kapoldasu yang baru membrantas yang illegal di samping narkoba dan judi.(*)

Analisa

TSR sebagai Penyeimbang Antara Bisnis Wisata, PAD dan Pelestarian Alam

Medan, (Analisa)

Anggota DPRD Sumut Dapil Kabupaten Tanah Karo, Dairi dan Pakpak Barat Richard Eddy M Lingga SE menilai Taman Simalem Resort (TSR) di Kecamatan Merek Tanah Karo sebagai penyeimbang antara kepentingan bisnis, pelestarian alam dan prospek peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain mengadopsi ketiga sisi ini, TSR juga dinilai cukup berpotensi memperkenalkan budaya dan sektor pariwisata Tanah karo ke mancanegara. Ini terbuykti dengan semakin dikenalnya Brastagi dan Gunung Sinabung teradopsi dibeberapa citus internet oleh wisatawan yang pernah berkun-jung ke dearah ini.

“Ini suatu hal yang benar-benar menakjubkan. Selain mengakui kawasan wisata agro bertaraf mancanegara itu ter-golong sehat, manajemen juga dinilainya serius menata kawasan itu menjadi, sehingga diyakini TSR akan menjadi aikon-nya Tanah karo”, kata Richard Edy Lingga kepada Analisa, Senin (4/4).

Menurut Richard, wisata alam/agro TSR telah memberikan kepuasan tersendiri bagi para wisatawan luar maupun dalam negeri. Penataan kawasan yang asri plus peman-dangan hijau di sekitarnya, sebagai wujud aktivitas perlindungan, pelestarian dan pe-manfaatan ekosistem lingkungan. “Tempat rekreasi tersebut pantas diacungi jempol. Saya tidak tahu berapa biaya yang sudah dikeluarkan investor, tapi paling tidak saya menduga, dana yang dikeluarkan mencapai ratusan miliar rupiah,” kata Richard.

Selaku orang yang semenjak dini telah menggeluti dunia bisnis, lanjut Richard, dirinya tidak bermaksud memberikan sanjungan sesaat yang bertendensi tertentu. Melainkan menyampaikan fakta empiris di lapangan dan didasari naluri bisnis untuk ikut serta mewujudkan percepatan pembangunan Nasional dari aspek pari-wisata.

“Kita sudah ke sana. Lihat saja bisnisnya bertujuan membuat orang sehat jasmani dan rohani. Konsepnya jangka panjang dengan dampak positif yang sangat mudah dilihat dan dirasakan. Ini merupakan fakta yang tidak berlebihan,” tutur Richard.

Anggota Fraksi Partai Golkar tersebut memastikan, secara otomatis, kehadiran TSR di Tanah Karo telah membuka lapangan kerja baru, melahirkan keinginan warga setempat memulai ekonomi kecil, menyumbang PAD serta mewujudkan unsur pelestarian/pemanfaatan alam dan yang paling penting mendongkrak wisata Tanah Karo, Sumut dan Indonesia ke penjuru dunia.

Komoditas

Pada sisi lain, katanya, bisnis wisata sehat nan hijau yang dikelola manajemen TSR juga serius membudidayakan bermacam jenis komoditas agro yang pada akhirnya akan dipasarkan luas. Anggota Komisi E itupun mengharapkan manajemen TSR untuk terus menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, pelestarian alam, devisa PAD dan program coorporate social response (CSR) terhadap lingkungan sekitarnya.

Legislator membidangi urusan kesejahteraan rakyat itu menilai, konsep bisnis TSR yang mengedepankan sumber-sumber kesehatan natural, alami dan mengarahkan masyarakat hidup sehat, adalah sesuatu yang menjanjikan dan pantas diacungi jempol.

Apalagi prospeknya dipadu dengan core bisnis wisata serta budidaya komoditi yang pangsa pasarnya menembus taraf lokal, regional, nasional bahkan internasional. Bagi Richard, aktivitas TSR melakukan pembibitan bunga, pengadaan kebun buah-buahan alami, pendirian pusat penelitian dan pengembangan sayuran, bunga, pelestarian ekosistem hutan belantara, penataan air terjun kembar dan tempat per-kemahan, menjadi bukti nyata yang tidak terbantahkan telah dikelola secara profesio-nal.

“Sudah jelas potensi wisata dan penghijauan ala TSR ini akan membuat nama Tanah Karo terdengar ke penjuru du-nia. Belum lagi dampak peningkatan ekonomi lokal, pertumbuhan angkatan kerja hing-ga penambahan PAD. Saya sa-lut dengan keberanian investor yang menanamkan modal hingga ratusan miliaran rupiah di Tanah karo,” kata Richard Eddy M.Lingga Lingga. (di)

Tribun Medan

Richard Lingga Apresiasi Ketegasan Kapolda Sumut
Tribun Medan - Selasa, 12 April 2011

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Anggota DPRD Sumut Richard Eddy M Lingga SE, mengapresiasi dan mengacungi jempol terhadap tindakan tegas Kapolda Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro, mencopot Kapolres Labuhan Batu AKBP Robert Kennedy, yang diduga melakukan pembiaran terhadap praktik judi di wilayah hukum Polres Labuhan Batu.

"Tindakan tegas yang dilakukan itu, sekaligus menjadi bukti bahwa Kapolda Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro memang tidak main-main dengan komitmennya, akan memberangus praktik perjudian di Sumatera Utara," kata politisi Partai Golkar ini, kepada wartawan, Selasa (12/4).

Menurut Richard, ketegasan dalam bertindak merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seorang pemimpin. "Dalam konteks demikian, Kapolda telah memperlihatkan ketegasannya 'menjewer' bawahannya yang dinilai tidak mampu menjalankan instruksinya," kata wakil rakyat dari dapem Dairi, Pakpak Bharat dan Karo ini.

Untuk itu, Richard Lingga berharap, kiranya seluruh jajaran pimpinan Polres di daerah ini, hendaknya mampu memetik pelajaran dari kasus pencopotan Kapolres Labuhan Batu itu, selanjutnya segera menjalankan instruksi Kapolda Sumatera Utara, segera membersihkan praktik perjudian di wilayah hukum masing-masing.

Richard meyakini, pasca pencopotan Kapolres Labuhan Batu tersebut, segenap Polres di jajaran Poldasu akan segera bekerja ekstra keras melakukan pemberantasan praktik perjudian di wilayah hukum masing-masing. "Karenanya, kita optimis selama Pak Wisjnu menjabat Kapoldasu, Sumatera Utara akan bersih dari maraknya praktik perjudian," katanya.